Sionlines.com, Jawa Timur - Kalangan DPRD Jatim melolak rencana pemerintah terkait penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor sembako.
Penolakan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Fraksi Demokrat, dr. Agung Mulyono mengatakan, rencana penerapan PPN untuk sembako itu justru akan memberatkan bagi masyarakat kecil.
“Intinya saya dr Agung dari Fraksi Partai Demokrat menolak. Karena, saya sebagai anggota Komisi B merasakan betapa pertanian, kelautan itu mereka mengeluh selama ini. Terutama kondisi pandemi ini,” kata dr Agung.
